Mungkinkah Negara Tanpa Kekerasan?

Mungkinkah Negara Tanpa Kekerasan?

Oleh : Agustinus Sungkalang, S.Sas.

Konflik yang terjadi di kota Tarakan, Kalimantan Timur, kasus penyerangan terhadap jemaat HKBP di Bekasi, dan bentrokan antar dua kubu di depan kantor PN Jakarta Selatan merupakan gambaran nyata yang terjadi akhir-akhir ini mewarnai bumi Indonesia dan barangkali membuat kita menjadi bertanya-tanya. Mengapa kekerasan begitu memikat untuk dilakukan dan (bahkan) dipercaya punya daya ampuh untuk memecahkan masalah demi kepentingan tertentu atau dengan upaya balas dendam bisa menyelesaikan sebuah masalah?

Mungkin di sini penulis, akan sedikit mendeskripsikan mengapa koq kekerasan itu mudah muncul dan terjadi di mana-mana. Pertama, terjadinya kekerasan hanya butuh naluri alamiah yang mudah muncul dari diri setiap individu manusia. Kekerasan diawali prasangka atau pikiran negatif yang jauh lebih mudah muncul daripada pikiran kritis dan positif yang membutuhkan pendidikan, kehendak untuk belajar dan berlatih terus-menerus. Kekerasan dipicu pelampiasan keinginan bebas yang jauh lebih mudah dilakukan daripada memunculkan sikap bertanggung jawab dan membatasi kebebasan dengan kesadaran adanya batas etis dan normatif atas perilaku. Marah sebagai reaksi kejiwaan spontan yang melahirkan tindak kekerasan jauh lebih mudah diaktualisasikan daripada bersikap sabar, toleran dan memaafkan.

Kedua, karena kekerasan menemukan dukungan yang jauh lebih luas daripada sikap sebaliknya. Bukankah banyak pemaksaan dan tindak kekerasan yang telanjur diterima dan diyakni mampu menciptakan tertib sosial dan mengondisikan kehidupan bersama di tengah masyarakat menjadi lebih baik? Bukankah tindakan main hakim sendiri maupun ancaman hukuman terhadap pelanggaran hukum sama-sama didasari tindak kekerasan untuk menghentikan ancaman kekerasan yang lain, dan toh keduanya sama-sama diterima? Bukankah pelaksanaan nilai kedisiplinan dianggap mustahil jika tanpa paksaan dan kekerasan?

Ketiga, karena kekerasan menjamin berlangsungnya kekuasaan yang perlu/harus diselenggarakan untuk mencapai kepentingan banyak pihak. Bukankah untuk melaksanakan kekuasaan, penguasa membutuhkan pembenaran dilakukannya tindak kekerasan? Bukankah kekerasan harus dilembagakan (dalam militer, kepolisian, penjara, dsb.) untuk mendukung kekuasaan itu? Nah, bagaimana dengan perilaku masyarakat yang senang menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Apakah dengan kekerasan mereka dapat menyelesaikan masalah juga?

Yang penulis pernah pelajari selama ini, sebenarnya akar sejarah kekerasan telah lahir jauh sebelum bangsa ini merdeka, bahkan ada dugaan bahwa kekerasan tersebut justru memiliki akar sejarah yang sama dengan perjalanan manusia Indonesia selama berabad-abad. Saat datang ke Republik ini, Belanda menanamkan dengan kuat ideologi kekerasan lewat strategi adu domba (devide et impera) hampir 3,5 abad menjajah negeri ini. Jepang juga tidak mau kalah dalam menanamkan doktrin kekerasan dibumi nusantara, peninggalan Jepang yang paling fenomenal dalam menjajah negeri ini adalah Jugun Ianfu. Banyaknya gejolak yang dibumbui beberapa perbuatan bersenjata yang mengiringi kepemimpinan dwi-tunggal, Soekarno-Hatta menjadi catatan tersendiri bahwa negara ini mengawali kehidupan sebagai sebuah bangsa juga tak luput dari manja kekerasan. Selama orde baru berkuasa serentetan pelanggaran HAM Berat menjadi suatu hal yang biasa. Di masa transisi demokrasi pascareformasi aksi-aksi massa yang berujung anarkisme masih sering terjadi. Kematian Munir diakhir kepemimpinan Megawati Soekarno Putri menambah keyakinan bahwa negeri ini adalah bangsa yagn cenderung akan kekerasan.

Penulis mengambil teori filsuf Max Weber yang melukiskan negara sebagai pengaturan manusia berdasar sarana yang sah, yaitu kekerasan. Itu senada dengan pemikiran Karl Marx tentang negara yang sah melakukan kekerasan dalam pengaturan kehidupan sosial. Meski pandangan semacam itu mengesankan fungsi kekerasan negara bersifat defensif terhadap ancaman, namun dalam banyak kasus fungsi kekerasan negara itu dilangsungkan secara ofensif pula, tanpa menunggu ancaman, untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Sementara menurut Hannah Arendt, dalam keadaan terpaksa, kekerasan dijadikan alat terakhir pemerintah dalam menghadapi tindak kriminal dan huru-hara atau pemberontakan yang mengancam keselamatan perorangan/masyarakat. Namun, kekuasaan negara dapat diselewengkan menjadi kekerasan yang menghancurkan.

Nah, hal ini menginspirasi kelompok lain yang miskin kekuasaan. Mereka pun berusaha memperoleh kekuasaan dengan menciptakan kekerasan. Itulah mengapa membiarkan ketertindasan dan keterpurukan masyarakat warga dalam waktu yang panjang sangat berbahaya bagi keadaban publik. Karena situasi miskin kekuasaan menyebabkan mereka tidak punya kekuatan tawar-menawar hingga sering dikorbankan secara politik dan ekonomi. Situasi miskin kekuasaan ini mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan dalam merebut kekuasaan atau menciptakan kekuasaan relatif dalam ruang-ruang tertentu yang masih mungkin bisa dikuasai. Situasi inilah yang bisa menjelaskan demo warga memprotes pilkada yang tidak adil, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan UMR, aksi preman minta jatah kelola parkir sering melahirkan tindak kekerasan. Mereka sedang miskin kekuasaan, tapi butuh kekuasaan untuk melangsungkan kepentingan masing-masing.

Menurut hemat penulis, negara sebenarnya memiliki seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan yang terjadi di masyarakat. Sistem peradilan kriminal dengan polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan ada di tangan negara untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan tindak kriminal, dalam hal ini juga termasuk kewenangan untuk mengendalikan senjata yang ada di di masyarakat ada tangan aparatus negara. Perijinan, pendataan dan penindakan atas pemilikan senjata termasuk pengawasannya seharusnya mampu untuk mencegah merebaknya senjata ilegal di kalangan masyarakat. Fungsi intelejen memainkanĀ peran yang sangat signifikan dalam hal ini, sebagai fungsi cegah tangkal.

Lebih jauh fungsi mata dan telinga aparatus negara seharusnya mampu mendeteksi dini, setiap potensi kekerasan dan konflik sosial yang terjadi, demikian juga untuk fungsi menanggulangi dan mencegah terjadinya ekskalasi kekerasan ada di tangan aparatus negara. Pemahaman yang utuh tentang perilaku, potensi dan akumulasi kekerasan di masyarakat menjadi penting dimiliki aparatus negara, karena tanpa pemahaman yang utuh, upaya pencegahan dan penanggulangan yang salah karena kekurangpahaman penyelenggara negara sama berbahayanya dengan pembiaran yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi konflik dan kekerasan sosial yang terjadi.

Jika kita melihat hal itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka kita perlu mengevaluasi sistem keamanan kita, jangan sampai ada pihak tertentu yang menggunakan celah itu untuk kepentingan diri atau kelompoknya dalam upaya mencapai tujuanya, sebuah misi yang tak akan tercapai jika dilakukan dalam keadaan keamanan yang stabil. Tanpa mencurigai pihak manapun, insting kita cukup peka untuk mendeteksi, karena kita telah belajar banyak dari sejarah masa lalu kita yang kelam, di mana akumulasi kekerasan sosial dan kekerasan yang dilakukan aparatus negara telah merusak sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa, termasuk kemampuan kita untuk membicarakannya secara lugas dan pada tempatnya. (Staf Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. FransiskusĀ  Asisi Pontianak, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Jurusan Sastra Indonesia, spesialisasi ilmu bahasa terapan dan jurnalistik)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s