Tag

Merehabilitasi Kembali Istilah “Markus”

Oleh : Agustinus Sungkalang, S.Sas.

Mafia hukum

Mafia hukum

Bulan Februari s/d Maret tahun 2010 ini,  headlines surat kabar di Indonesia sangat heboh memberitakan masalah makelar kasus. Istilah ini mulai menghiasi sejumlah pemberitaan di surat kabar karena adanya laporan dugaan praktek mafia hukum. Misalnya yang lagi aktual sedang dibahas oleh publik sekarang ini adalah laporan dari Komjen Susno Duadji yang membeberkan adanya dugaan makelar kasus di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Susno, empat perwira Polri serta seorang di luar Polri, diduga menjadi makelar kasus pencairan dana sebesar Rp 25 miliar di rekening milik terdakwa Gayus Tambunan, anggota Staf Ditjen Pajak. Nah di sini, penulis mengajak pembaca bukan untuk memberikan perspektif terhadap masalah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tetapi mencoba membatasi masalah dengan mengkritisi masalah penggunaan istilah bahasa “Markus” yang sering digunakan oleh sejumlah media massa tanah air, baik media cetak maupun media elektronik. Kata “Markus” sendiri digunakan oleh media massa sebagai singkatan untuk kata MAkelaR KasUS (huruf besar dan ‘bold’ diambil untuk membentuk kata singkatan tersebut).

Kata “Markus” sendiri merupakan kata yang sering dipakai sebagai nama seseorang. Saat ini, kata tersebut sudah mengalami penyimpangan arti (konotasi) yang berarah negatif, terutama bagi masyarakat Indonesia saat ini. Penyimpangan arti atau makna ke arah negatif ini tentunya terjadi karena penggunaan kata “Markus” tersebut untuk menyingkat kata makelar kasus  yang memiliki arti negatif.

Hal ini tentunya berpengaruh bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, terutama kalangan tertentu yang termasuk minoritas di negeri ini. Kalangan yang saya maksud adalah kelompok masyarakat Kristen (Katolik/Protestan) di Indonesia. Bagi umat Kristen, kata Markus memiliki arti tersendiri yang bernilai kudus dan baik. Selain itu, kata Markus, yang sering digunakan sebagai nama orang, merujuk kepada salah satu pribadi yang menjadi murid dan pengikut Yesus, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam penyebaran ajaran Kristiani di dunia. Kata Markus juga merujuk kepada salah satu buku Injil dalam Alkitab (kitab suci umat Kristen) yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat buku Injil tersebut adalah buku-buku utama dalam kumpulan kitab-kitab Perjanjian Baru, dan kata Markus merupakan salah satu yang cukup penting karena memiliki keunikan tersendiri.

Dalam Injil Perjanjian Baru, sosok Markus sangat mulia. Dia adalah penulis Injil Markus yang berkisah tentang kerahasiaan Yesus Kristus sebagai Mesias. Dia adalah tokoh penting bagi umat Kristiani.

Nah, yang menjadi masalah di sini, menurut penulis adalah penggunaan kata akronim “markus” untuk makelar kasus. Istilah akronim “markus” di sini kurang tepat. Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempatkan pemberantasan makelar kasus di urutan pertama dari 15 program utama yang akan dibereskan dalam 100 hari pertama pemerintahannya.  Markus yang dimaksud SBY adalah akronim dari makelar kasus. Sosok tersebut terbukti sangat merusak sistem peradilan di Indonesia, bahkan menjadi sumber malapetaka yang menyebabkan negeri ini selalu tertinggal dan terus tersandera kemiskinan. Pekerjaan mereka adalah menyuap, memeras, memperjualbelikan perkara, mengancam saksi, hingga menjadi pelaku pungutan liar. Markus memiliki hubungan khusus dengan para petinggi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Memiliki pengaruh kuat terhadap para pejabat pemerintahan, mulai dari daerah sampai ke pusat. Mampu mengintervensi kebijakan di departemen-departemen, badan-badan, tak terkecuali di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penulis justru sangat mendukung dengan program Pak SBY yang sangat serius memberantas masalah kasus korupsi di Indonesia. Tetapi sebagai manusia yang paham akan konteks penggunaan bahasa, istilah “Markus” atau makelar kasus yang digunakan perlu ditempatkan pada konteks wacana yang tepat.

Jika kita merujuk berbagai istilah dan singkatan yang seringkali dipakai di media massa, dan kemudian menjadi istilah ataupun singkatan umum yang digunakan dalam Bahasa Indonesia, sering kali istilah dan singkatan-singkatan tersebut mengabaikan hati dan perasaan kaum minoritas di negeri kita. Contoh lain, yang dapat penulis sebutkan kata petrus, yang digunakan sebagai singkatan dari penembak misterius, merupakan satu singkatan yang cukup populer di kalangan masyarakat pada era 80-90an. Kata ini mengalami konotasi negatif pada masa itu, padahal kata Petrus bagi umat Kristiani merujuk kepada tokoh Rasul Petrus (juga salah satu murid dan pengikut Yesus) yang memiliki arti yang cukup besar dan kuat karena kegigihannya dalam penyebaran ajaran Kristus hingga ke Roma, bahkan rela mati disalib untuk keyakinannya dan bukan seorang tokoh pembunuh dan penembak misterius.

Istilah “Markus”, atau sebutan untuk makelar kasus, menjadi semakin marak digunakan oleh masyarakat manakala rekaman penyadapan oleh KPK diputar di sidang Mahkamah Konstitusi (ingat, kasus cicak vs buaya).  Masyarakat jadi mudah mengingat dan mengucapkan markus untuk sesuatu hal yang berkesan negatif. Makelar kasus sendiri merupakan sesuatu istilah yang berkesan negatif, sebab seorang makelar kasus dapat “mempermainkan” kasus hukum yang seharusnya diproses dengan berasaskan keadilan, bukannya diselesaikan dengan uang (baca: sogokan).

Nah, dari dua istilah di atas, tentu bisa disepakati bahwa perlu hati-hati dalam penciptaan dan penggunaan sebuah istilah, karena akan memberikan penafsiran yang berbeda, bahkan bisa menjurus pada persepsi yang negatif karena setiap nama/istilah memiliki arti. Di sini penulis mau mengusulkan, jika akronim “markus” tersebut bisa diganti dengan istilah “marsus” atau “maksus” kan kita rasa lebih cocok. Anjuran Presiden SBY (Lihat Kompas, 19 November 2009) untuk tidak lagi menggunakan istilah “markus” sepatutnya didukung oleh semua pihak, termasuk awak media massa baik cetak atau elektronik.Tentunya, juga perlu dicegah apabila di masa yang akan datang akan muncul istilah yang lain yang berpotensi menyinggung kelompok tertentu.

Di akhir tulisan ini penulis hendak menghimbau media massa umumnya, baik media cetak maupun media elektronik khususnya untuk lebih arif dalam memilih kata-kata  yang dipakai sebagai singkatan dalam penulisan beritanya. Penulisan kata-kata dalam media cetak sangat berperan penting dalam penyebaran dan penggunaan kata-kata tersebut dalam kehidupan berbahasa sehari-hari. Penggunaan kata singkatan untuk kemudian dicetak dilembaran koran, tentunya harus dilakukan dengan arif tanpa mengabaikan perasaan dari kelompok-kelompok tertentu (minoritas) yang juga akan turut membacanya. Kearifan dalam pemilihan kata untuk istilah dan singkatan tentunya akan menunjukkan kualitas dari suatu media massa dan juga mencirikan kearifan kita dalam kaedah berbangsa, bernegara dan berbahasa Indonesia. (Staf Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. Fransiskus  Asisi Pontianak, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Jurusan Sastra Indonesia, spesialisasi ilmu bahasa terapan dan jurnalistik)