Tag

Catatan Kritis Seputar Pelaksanaan Unas

Oleh : Agustinus Sungkalang, S.Sas.

Penulis merasa tertegun dan tidak percaya ketika mendengar kembali bahwa adanya pemberitaan tentang soal-soal Ujian Nasional 2010 untuk tingkat SMA/SMU yang kembali bocor dan beredarnya beberapa kunci jawaban lewat HP. Hiruk pikuk kejadian seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam pelaksanaan Ujian Nasional setiap tahunnya. Misalnya di Medan, polisi menangkap lima orang tersangka pembocor soal, yaitu TN, SG, DS, SR, dan MN. Dikatakan TN bekerja di perusahaan swasta yang terkait penyimpanan soal ujian nasional. Dia mencuri soal yang baru dijualnya kepada para penadah. Sementara itu, Komunitas Air Mata Guru menemukan salinan soal yang diperjualbelikan seharga Rp. 600.000. Di Bandung juga ditemukan oleh anggota Komite Pengawas Independen Unas adanya kunci jawaban paket B Geografi yang hanya salah dua dari 50 jawaban. Informasi tersebut didapatkan dari layanan pesan singkat (SMS) seorang guru di Jawa Barat.

Baru saja ini terjadi, rentetan peristiwa mengerikan berikutnya kembali terulang untuk penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat SMP/MTs. Menurut pemberitaan dari SKH Media Indonesia (30/3), di Aceh kunci jawaban UN diduga bocor sehari sebelum bocor. Kunci jawaban yang beredar tersebut antara lain mata ujian Bahasa Indonesia dan Matematika.

Fenomena semacam ini diakui penulis menimbulkan adanya ketidakberesan dan ketidakjujuran dalam pelaksanaan Ujian Nasional yang sangat mungkin bukanlah sebuah cerita kosong. Potret buram pelaksanaan UN ini seakan menjadi jelas dan nyata di depan mata kita. Sepertinya sudah menjadi ‘rahasia publik’ bahwa selama ini ketidakjujuran itu, dalam berbagai bentuk dan karena berbagai alasan, selalu saja  menjadi cerita tak sedap dikalangan insan pendidikan di tanah air setelah UN diselenggarakan setiap tahun. Ya, setiap tahunnya.

Sudah terlalu sering para pemerhati dan pengamat pendidikan melontarkan kritik tentang amburadulnya sistem dan mekanisme UN, sehingga kecurangan demi kecurangan itu terus terjadi. Setidak-tidaknya, ada dua hal penting yang melatarbelakanginya. Pertama, kebijakan menjadikan UN sebagai penentu kelulusan. Kebijakan semacam ini, disadari atau tidak, telah menghilangkan rasa malu untuk melakukan aksi kecurangan. UN tidak lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi tujuan itu sendiri. Tidak sedikit pejabat daerah yang ‘kebakaran jenggot’ ketika hasil UN di daerahnya hancur. Sikap geram bukan lantaran menyesali kualitas pendidikan di daerahnya yang rendah, tetapi semata-mata berkaitan dengan gengsi dan marwah daerah. Situasi seperti ini dinilai telah memberikan andil yang cukup besar terhadap terjadinya tekanan berlapis dari atas hingga ke bawah. Kedua, kebijakan standar kelulusan dengan menggunakan nilai minimal yaitu memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya, sedangkan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.

Ketentuan semacam ini, dalam pandangan awam penulis, telah mengebiri keberagaman kemampuan peserta didik. Kita ambil contoh, setelah menempuh UN, si A mendapatkan nilai Matematika = 3,80, IPA = 6,50, Bahasa Inggris =8,70, dan Bahasa Indonesia =9,10. Meski rata-ratanya mampu mencapai nilai 7,08, si A dinyatakan tidak lulus karena ada mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,00. Persoalannya sekarang, layakkah si A divonis sebagai siswa yang bodoh sehingga layak menerima predikat sebagai siswa yang gagal menempuh UN? Kalau toh, ia lemah pada mata pelajaran Matematika, bukankah dia memiliki kemampuan yang menonjol di bidang bahasa? Apakah keinginannya untuk mendalami masalah kebahasaan pada jenjang pendidikan berikutnya, misalnya, harus terkubur lantaran ia lemah pada bidang salah satu eksakta? Penulis paham untuk menekan agar semua siswa lulus, pemerintah mengadakan kembali Ujian Nasional kedua untuk bulan Mei 2010, tetapi akankah itu semua akan membantu?

Nah, ini baru paparan awal yang coba dikemukakan oleh saya tentang bobroknya mekanisme assesment standar kelulusan. Jika kita kembali ke pokok permasalahan awal tadi, mengapa sejarah tentang kebobrokan/ketidakjujuran dalam UN ini terus berulang? Salah satu jawabannya, penulis pikirkan, bisa dengan menganalisa nature dari kebijakan UN ini. Perangkat aturan main dalam UN ini kan, mengacu pada teori kajian tentang language testing and assessment atau apa yang disebut dengan high stakes testing. (Saya menggunakan teori  ini karena Unas hampir mirip dengan apa yang pernah saya pelajari di ELTI [English Language Training International]). Secara sederhana high stakes testing berarti sebuah bentuk ujian yang memiliki konsekuensi serius terhadap masa depan peserta ujian. Ujian Bahasa Inggris sejenis TOEFL, IELTS, dan TOEIC bisa termasuk kedalam kategori ini karena ujian itu bisa berfungsi sebagai ‘pintu masuk’ bagi seseorang untuk bisa mendapatan akses ke dunia kerja dan atau melanjutkan pendidikan.

Merujuk ke dalam pasal 4 Permendiknas No. 45 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa hasil UN akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari sebuah jenjang pendidikan dan pada saat yang sama digunakan sebagai pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang berikutnya, maka sangat jelas bahwa UN ini memiliki konsekuensi sangat serius terhadap masa depan siswa. Tidak bisa mencapai skor minimal UN (tahun ini ditetapkan menjadi 5.50, dan kemungkinan akan terus bertambah dari tahun ke tahun) berarti tidak bisa tamat sekolah (walaupun ada Ujian Nasional yang kedua, dilaksanakan bulan Mei 2010) tidak bisa mencari pekerjaan, dan tentu juga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Belum lagi risiko psikologis lainnya berupa malu, tertekan, dan kehilangan muka yang harus ditanggung oleh banyak pihak, tidak hanya oleh siswa secara personal tapi juga oleh pihak sekolah dan semua jajarannya ketika seorang anak (atau banyak anak) tidak lulus UN. Semua kondisi di atas semakin menguatkan bahwa UN memang adalah ujian dengan efek sangat serius terhadap masa depan seseorang.

Penulis berkeyakinan semua ketakutan dengan risiko inilah yang menyebabkan sebagian insan pendidikan kita berusaha dengan ‘segala cara’ agar dianggap berhasil dalam Ujian Nasional ini. Tentu bagus kalau perasaan khawatir dengan tingginya resiko tidak lulus UN ini diimplementasikan secara positif, misalnya dengan membentuk ‘tim Foxtrot’ agar siswa mereka bisa lulus UN. Kelas tambahan, seperti bimbel (bimbingan belajar) di sore (bahkan malam) hari, dan try out tentu adalah kegiatan yang sangat positif sebagai program ‘tim Foxtrot’ ini. Namun, kalau ‘tim Foxtrot’ ini juga bekerja saat hari H ujian dengan ikut membahas soal dan kemudian membocorkannya kepada anak-anak, tentu sudah lain permasalahannya.

Adalah benar bahwa UN itu sendiri layak dipertanyakan tingkat keadilannya mengingat bobot dan muatan soal UN sama untuk semua siswa, padahal adalah kenyataan yang tak bisa dibantah tentang adanya disparitas kualitas sekolah yang sangat besar antar satu daerah dengan daerah lain di tanah air. Bahkan antar sekolah dalam sebuah daerah yang sama, tetapi tentu saja disparitas kualitas antar sekolah ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melegitimasi kecurangan dalam pelaksanaan UN.

Ke depan, agar cerita tentang kebobrokan/ketidakjujuran ini tidak terus berulang, harus ada upaya sinergis dan komprehensif dari semua pihak untuk mencegahnya. Selain itu, dengan membangun mentalitas sportif dari semua pihak, memberdayakan tim pemantau secara maksimal, saya pikir perlu juga dipikirkan kemungkinan mengurangi konsekuensi serius dari hasil UN ini. Dalam konteks ini, pemikiran beberapa kalangan yang menghimbau pemerintah untuk menjadikan nilai UN sebagai salah satu mekanisme kontrol dan pemetaan kualitas pendidikan nasional sepertinya sangat layak dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pemerintah memperbaiki dan meningkatkan jaminan akses, proses, biaya, sarana yang mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. Kalau kebobrokan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan UN setiap tahun terus berlanjut, kita tak dapat bayangkan bagaimana nasib masa depan pendidikan kita pada masa yang akan datang.**! (Staf Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. Fransiskus  Asisi Pontianak, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Jurusan Sastra Indonesia, spesialisasi ilmu bahasa terapan dan jurnalistik)