Sejarah lembaga pemberantas korupsi di negara ini seakan pasti akan terus ada dan memang mutlak harus ada. Tata pemerintahan dan sistem birokrasi yang memang dibuat ideal untuk bangsa Indonesia sejak dulu selalu memberikan celah untuk dilakukan tindakan menyimpang yang tidak hanya merugikan suatu institusi melainkan juga merugikan negara ini. Korupsi merupakan momok terbesar yang seakan menjadi akut terhadap keberadaan suatu sistem birokrasi suatu negara di dunia ini. Bisa kita rasakan di negara kita, Indonesia. Berbagai macam kasus keterlibatan para pejabat negara yang terindikasi terlibat korupsi memang selalu ada, kita lihat misal pada orde reformasi ini, kasus keterlibatan Jaksa Urip Tri Gunawan beberapa tahun terakhir yang sangat disorot, kasus Aulia Pohan, kasus BLBI, kasus korupsi dana APBD prov. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang melibatkan gubernurnya yang telah di non-aktifkan, dll, yang sekarang sedang marak Makelar Kasus (markus) yang melibatkan institusi penegak hukum di Indonesia. Nah kini pertanyaan mendasar yang muncul di masyarakat adalah ” masih adakah lembaga penegak hukum yang menegakkan hukum bukan malah terlibat kasus hukum ?” kalau ditilik pada perspektif keberadaan suatu institusi penegak hukum yang kewenangannya memproses kasus-kasus korupsi seperti KPK, rasanya mutlak harus ada selama kasus-kasus korupsi di Indonesia belum secara total bersih dan terselesaikan. Nah kini yang menjadi titik sentral permasalahan adalah mengenai siapakah leader yang paling ideal untuk memimpin institusi penegak hukum (KPK) dalam hal kewenangan memberantas korupsi tersebut?”.

Memang secara historis, leader atau pemimpin KPK tersebut secara berangsur-angsur mengalami regenerasi dari pimpinan lama ke pimpinan baru, bahkan sampai mengalami regenerasi yang menurut saya darurat untuk dilaksanakan karena pimpinan yang sedang menjabat sedang terlibat suatu kasus. Nah pencapaian sepak terjang pimpinan KPK sekarang telah mencapai saat pemilihan baru lagi setelah berakhirnya masa kepemimpinan pimpinan KPK sebelumnya, pelaksana tugas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang telah resmi berhenti dari jabatannya (Tumpak Hatorangan Panggabean resmi menerima Keputusan Presiden tentang pemberhentian dirinya selaku Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ) . Kini KPK telah tiba mencari sosok yang akan menduduki kursi pimpinan lembaga yang punya peran sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah lalu pemimpin seperti apakah yang memang ideal untuk menduduki posisi penting ini? apakah itu dari segi karakter atau latar belakang, profesi atau semuanya?

Tentu menurt saya, adalah semua unsur diatas mutlak harus ada, dari segi karakter pemimpin KPK haruslah cerdas, tegas, dan berintegritas, tidak hanya itu saja sebenarnya, dalam hal karakter pimpinan KPK nantinya itu harus ada profesionalisme yang tinggi, tanggung jawab, berpengalaman, bermoral, beretika, jujur, dan selanjutnya dari sisi track record misalnya, pimpinan KPK sebenarnya tidak mutlak dulu pernah menjabat posisi apapun apakah itu dulunya pernah menjabat dalam institusi penegak hukum, pengacara, atau media massa, dll, dan profesi pun sebenarnya tidak menentukan ideal tidaknya untuk menjabat posisi ini. Mengapa demikian? misalnya saya mengambil contoh dalam sebuah gambaran, suatu profesi yang misalnya dahulu sarat akan hubungan dengan masyarakat dan sosialisasi yang tinggi misalnya advokat, jaksa, hakim, itu tidaklah menjadi tolok ukur ideal tidaknya untuk menentukan sesuai dalam posisi pimpinan KPK, malahan kalangan diluar penegak hukum pun juga punya kesempatan untuk menduduki posisi ini, misal pada kalangan yang dulu pernah terjun dalam dunia jurnalistik, dll, tapi intinya sebenarnya karena institusi KPK itu nantinya akan bergelut seputar kasus korupsi yang tidak bisa jauh dari hukum, tentunya dari latar belakang profesi manapun haruslah tahu mengenai hukum. Lalu menurut saya, terlepas dari track record yang telah disebutkan diatas, profesi yang paling menentukan sesuai tidaknya untuk menjabat posisi pimpinan KPK pun menurut saya tidak ada. karena, saya menilai bahwa sosok karakter yang diharapkan sesuai untuk menduduki posisi penting di KPK ini adalah sosok yang berkarakter tegas, cerdas, berintegritas dan bermental prajurit Kamikaze. Saya menganalogikan prajurit kamikaze. Kegigihan sosok pejuang Kamikaze di jepang yang rela mati demi memperjuangkan bangsa dan negaranya di Jepang yaitu pilot bunuh diri yang menjadikan dirinya dan pesawatnya sebagai senjata dalam menghancurkan musuhnya saat itu pada Perang Dunia II. Nah jika dianalogikan pada mental prajurit kamikaze yang harus ada pada pimpinan KPK yang baru adalah karena dalam sepak terjangnya nanti pemimpin tersebut akan membuat suatu “unit spesial penyerang” dalam pemberantasan korupsi yang memang berfokus pada tugas pemberantasannya hingga kasusnya selesai dan tidak terbengkalai karena keterlibatan terhadap kasus lain. Jadi disini kapasitas pimpinan tersebut diharapkan murni untuk membasmi korupsi bukan malah menjadikan unitnya seakan mengambil tindakan “tebang pilih” kasus. Karena apapun bentuk korupsi itu yang dilakukan siapapun adalah wajib untuk dibasmi -diproses secara hukum-. Dalam penganalogian Pemimpin KPK sebagai prajurit Kamikaze disini haruslah dilihat dalam sisi keberaniannya dalam setiap tindakan yang dilakukan terlepas dari orang-orang yang dapat mempengaruhi jalan pikirannya. Seorang pimpinan KPK harus bisa melepaskan diri dari dunianya yang bisa mempengaruhi segala macam kewenangan untuk memproses tindakan penegakan hukum dalam institusi KPK. karena janganlah sampai terjadi intervensi dalam pemikiran ketua KPK dalam mengambil kebijakan untuk memproses kasus korupsi yang dilakukan oleh siapapun itu, karena sosok pemberantas korupsi haruslah BERANI dalam memproses tindakan penegakan hukum terhadap siapapun juga apakah itu pejabat yang sangat berpengaruh terhadap negara ini ataukah suatu kalangan yang kuat dalam segi finansial. Oleh karena itu Mental Prajurit KAMIKAZE haruslah ada dalam diri pemimpin KPK yang baru. Berani berjuang tanpa melihat kompromi dan tidak takut pada segala resiko yang akan terjadi selama tindakannya adalah untuk menegakkan keadilan di negara ini. Maju dan berantas korupsi hingga ke akar-akarnya.