Hak Asasi Manusia dalam Bayang-bayang Pragmatisme

Agustinus Sungkalang, S.S

Kekuatan negara dengan berbagai kebijakan dan institusi reformis ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara secara layak. Publik bahkan tergiring dalam pandangan pragmatis terkait dengan hak asasi manusia.

Sejak negeri ini dibentuk pengakuan hak asasi manusia, hak hidup merdeka, dan hak sederajat merupakan tulang punggung bersatunya berbagai etnis dan kelompok. Pandangan antidiskriminasi dan hormat kepada hidup manusia menjadikan Indonesia salah satu negara yang paling awal mengakui hak asasi manusia, bahkan lebih awal daripada Deklarasi HAM PBB, 10 Desember 1948.

Perjalanan sejarah bangsa ini kemudian memberi bukti, pemaknaan ”hak asasi” di negeri ini bisa ”maju-mundur” sesuai dengan konsep rezim yang berkuasa di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Soeharto hak asasi diberi makna sebagai hak hidup dari Tuhan Yang Maha Esa, sejauh serasi dan tidak menjadi penghalang bagi laju pembangunan nasional.

Era reformasi, yang sebagian energinya menyembur dari kawah tekanan represi politik atas nama stabilitas, memberikan warna lain pemaknaan hak asasi. Salah satu yang kentara adalah formalisasi simbol hak asasi dalam bentuk perundang-undangan terkait HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), kebijakan birokrasi yang pro-hak asasi dan pembentukan institusi nasional, seperti Dephuk dan HAM serta Komnas HAM.

Jika dihitung-hitung, bisa dibilang saat ini mungkin tinggal soal niat saja yang tidak ”diinstitusikan” untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak asasi di negeri ini. Namun, dengan segenap kekuatan negara seperti itu, apakah persoalan pelanggaran HAM di negeri ini bisa segera diselesaikan?

Sebatas kebebasan

Dibandingkan era Orde Baru, reformasi yang digembar-gemborkan sejauh ini ditengarai masih sebatas memberikan jaminan kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, dan unjuk rasa. Rangkaian jajak pendapat Litbang Kompas mendapati, bagian terbesar responden senantiasa menilai positif berbagai perubahan yang terjadi dalam batas-batas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Lebih dari itu, kondisi tampak masih tertatih-tatih. Pemenuhan aspek pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal yang layak masih menyisakan ”lubang” besar. Ambil contoh soal tempat tinggal. Becermin dari suara responden, mayoritas responden (61,3 persen responden) menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah. Demikian juga terhadap hak masyarakat atas pendidikan yang layak, dinilai lebih separuh responden (56,4 persen) belum berjalan memuaskan.

Jika menengok lebih jauh, persoalan HAM yang lebih mengusik publik adalah penanganan terhadap pelaku dan korban kasus lumpur Lapindo. Eksekusi hukum yang tak kunjung selesai, baik terhadap PT Lapindo Brantas maupun ganti rugi terhadap korban, menjadikan kasus itu dinilai publik sebagai salah satu persoalan HAM yang paling belum terselesaikan.

Memang, jika dilihat secara keseluruhan, persoalan pelanggaran HAM paling menonjol adalah dampak dari kasus-kasus pertentangan elite politik ketimbang sengketa horizontal antarwarga. Seperti hasil jajak pendapat sebelumnya, kasus-kasus yang paling menonjol diingat publik ialah kasus terbunuhnya aktivis HAM, Munir, dan aktivis buruh, Marsinah, serta tragedi Trisakti 1998. (lihat tabel)

Sikap tak abai oleh negara seharusnya juga tak hanya ditujukan terhadap pelanggaran HAM skala besar. Pada kenyataannya, pelanggaran hak asasi dalam konteks keluarga (KDRT), ketenagakerjaan (TKI, tenaga kerja anak), ataupun yang berbasis primordial (etnis dan agama) masih terjadi secara sporadis hingga saat ini.

Cerminan sikap publik atas kondisi tersebut adalah ketidakpuasan bagian terbesar responden (71,4 persen) atas upaya pemerintah menangani berbagai kasus pelanggaran HAM. Meski demikian, ketidakpuasan ini juga bersifat relatif. Meski penegakan HAM dinilai belum memuaskan, dibandingkan masa Orde Baru, kal ini lebih diapresiasi dan dinilai lebih baik oleh mayoritas responden.

Pragmatisme pandangan

Dari perjalanan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tampak betapa sulitnya komponen bangsa ini menemukan benang merah penegakan hak asasi atas nama kebenaran substantif. Sebagaimana terjadi dalam penyelesaian kasus Munir, berubah-ubahnya nuansa keputusan hakim terhadap terdakwa menyebabkan sebagian publik hilang kepercayaan kepada institusi hukum negara.

Jika merunut ke penyelesaian kasus Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998, lebih sulit lagi bagi publik menerima fakta bahwa peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Ironisnya, negara yang diwakili oleh Panitia Khusus DPR ketika itu justru berperan mementahkan penyidikan khusus dengan menyatakan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM biasa.

Risiko yang muncul dari hilangnya kepastian dalam penyelesaian sebuah kasus pelanggaran HAM berat ialah munculnya sebuah pandangan pragmatis sebagai buah dari sikap apatis. Aspek mendasar dari hak asasi tidak lagi terfokus pada persoalan idealisme kebebasan, kemerdekaan dan hak hidup, tetapi bergeser pada sekadar pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Dalam hal ini, perspektif hak asasi warga negara sebagai pihak yang ”dijamin” hidupnya oleh negara menjadi lebih mengemuka.

Sebagian besar responden saat ini memandang pelaksanaan pemenuhan HAM sangat terkait dengan aspek ekonomi, suatu hal yang mungkin tidak muncul pada masa Soeharto. Bagian terbesar responden (73,9 persen) bahkan, jika harus memilih, menyatakan lebih mendahulukan pemenuhan ekonomi ketimbang pemenuhan hak asasi.

Parahnya, hiruk-pikuk aktor politik menjelang pemilihan umum tak satu pun yang berani menyentuh isu pelanggaran HAM berat masa lalu. Nyaris semua elite dan parpol berlindung di balik tema-tema ”populis” seperti perekonomian. Di sisi lain, publik tampaknya juga makin pesimistis ada elite politik atau parpol yang bisa menyelesaikan pelanggaran HAM.

Sulit dimungkiri arus utama isu di dalam masyarakat senantiasa didominasi oleh aspek terpenuhinya kebutuhan mendasar. Namun, hilangnya militansi kepada kebenaran merupakan kondisi yang bisa menjerumuskan bangsa dalam ilusi materialisme.