Peneliti

 

¯      Instruktur pada Institute Language and Course Intensive Culture (ILCIC) (Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2005-2007)

¯       Redaktur bahasa di Warta Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

(2004-2006)

¯       Les English  ELTI (English Language Training International) 2 Month

¯       Staff Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. Fransiskus

Asisi  (2009-sekarang)

Oleh : Agustinus Sungkalang, S.Sas.

BANGSA ini menuntut tindakan, maka bertindaklah sekarang…Kita harus bertindak, dan bertindak secara cepat,” ujar Franklin Delano Roosevelt. Kalimat inilah yang diucapkan dengan tegas oleh Franklin Roosevelt ketika negara yang dipimpinnya dilanda krisis kepemimpin yang multidimensional. Artinya apa? Amerika Serikat yang murung di masa great depression tahun 1930-an adalah tantangan berat yang mesti dihadapi pemerintahannya. Pendapatan nasional AS jatuh hingga kurang dan setengah capaian dekade sebelumnya, angka pengangguran meroket hingga lebih dari seperempat penduduk, perbankan berjatuhan, dan banyak orang meragukan relevansi demokrasi dengan pemiluhan krisis.

Kecepatan dan ketepatan adalah busur panah yang diperlukan untuk menohok jantung krisis. Program seratus hari segera dicanangkan dengan kejelasan menetapkan new deal (arah baru) dan keberanian memilih new dealers (eksekutor baru). Yang ditunjukkan Roosevelt adalah komitmen kepemimpinan pada perubahan, sensitivitas pada krisis, kemampuan memilih pejabat yang andal dan berintegritas tinggi, kesanggupan menempatkan diri sebagai teladan publik, seraya tak lupa bersyukur kepada Tuhan.

Berkaca dari Kepemimpinan Franklin Roosevelt, apa yang terjadi dengan kepemimpinan era reformasi di Indonesia? Selama lima tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mayoritas rakyat, seperti tercermin dalam pelbagai jajak pendapat, merasa kecewa atas kinerja pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan harga-harga bahan pokok yang melambung. Namun kemampuan SBY untuk menutupi kekecewaan itu dengan pelbagai program pencitraan, lewat intensifikasi dan ekstensifikasi liputan media yang favourable serta guyuran iklan politik pelbagai kementerian, maka ia pun bisa membentuk realitas opini publiknya tersendiri.

 

Keampuhan untuk mempertahankan hegemoni pencitraan itulah yang pudar dalam 100 hari pemerintahan SBY jilid II. Hal ini terjadi karena SBY mengembangkan bahasa politik yang melampaui kemampuan rasionalitas publik untuk bisa memahaminya.

Publik dibuat tak paham, sementara SBY menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintahannya, mengapa ada tendensi kriminalisasi dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); mengapa pula Bank Century dengan rekam jejak berlumur ”kekotoran” harus diselamatkan? Sementara dalih untuk menyelamatkan Bank Century berlindung di balik alasan “krisis”, sense of crisis itu tak dipertahankan dalam kasus pembelian mobil mewah pejabat negara, rencana pembelian pesawat dan kenaikan gaji meteri, pembuatan pagar istana, peluncuran album ketiga, serta penerbitan buku barunya.

 

Suasana krisis memerlukan pengetatan ikat pinggang, SBY justru membuat birokrasi tambah gemuk dengan mengangkat wakil-wakil menteri dan unsur-unsur lingkaran dalam yang berlapis. Sementara SBY aktif mencari panggung dalam forum-forum internasional, Indonesia justru negara yang paling tidak siap mengantisipasi penetrasi pasar internasional. Dihadapkan pada pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-Cina, ratusan pabrik domestik terancam gulung tikar dan ribuan pekerja menyongsong pengangguran.

Pelbagai irasionalitas itulah yang membuat opini publik balik menyerang, merobohkan program pencitraan SBY ke titik pemudaran. Selama 100 hari terakhir, SBY kehilangan panggung untuk bisa menandingi gencarnya negativitas opini publik dan gelombang demonstrasi.

Politik citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini sering dilukiskan oleh media dan para pengamat sebagai peragu dan tidak tegas (indecisive). Jika SBY memenuhi citra ini dengan keputusan-keputusannya yang inkonsisten, akan terjadi apa yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy (nubuat yang memenuhi dirinya sendiri). Jika situasi ini terus berulang, sebuah urban political legend akan terbentuk, dan akan sulit bagi SBY untuk keluar dari stigma seperti ini. Sebuah citra baik di saat kampanye akan surut ke titik penjenuhan (point of diminishing return). Semuanya akan bermuara pada delegitimasi politik.

Nah, atas banyaknya permasalahan kepemimpinan dan permasalahan bangsa yang tidak kunjung henti, menyebabkan rakyat tidak lagi percaya dengan kepemimpinan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena moral para pemimpin kita yang rendah. Rakyat tidak butuh pemimpin yang pintar dan piawai berpidato, berpendidikan tinggi sampai S3, berpangkat militer tinggi hingga Jenderal tapi kerjanya hanya menipu dan memperdayakan rakyat. Tetapi rakyat butuh pemimpin yang mendengar tangisan pilu nasibnya dan mengulurkan tangannya untuk berdiri tegak bersama-sama dalam mengatasi masalah dengan asas kejujuran dan kepercayaan serta kerendahan dan kesederhanaan. Rakyat butuh pemimpin memikirkan masa depan anak-anak bangsa. Rakyat butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan untuk mengkounter harga-harga bahan pokok dan menghilangkan kebijakan pengendalian harga pada kelompok tertentu, hingga harga kebutuhan pokok dapat terjangkau hingga dapat makan nasi putih yang hangat dengan sekerat tempe sudah cukup bagi mereka.

Sudah saatnya panggung suksesi kepemimpinan nasional di tahun 2014 yang akan datang diisi dengan isu memunculkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara; pemimpin yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektual. Sudah waktunya kepemimpinan nasional dipegang oleh pribadi yang bersih, peduli, dan profesional. Jangan serahkan tongkat kepemimpinan bangsa ini kepada pemimpin dengan kepribadian yang tidak konsisten dan dikelilingi lingkungan yang tidak kondusif.

Sebagai sekolah bagi pemimpin masa depan, pemimpin haruslah membuka pintu-pintu seleksi bibit unggul bangsa ini hingga ke pelosok dan pojok-pojok lapis masyarakat. Tak ada salahnya belajar dari Brazil yang selalu berhasil dalam memilih 11 orang pemain sepak bola dunia. Mekanisme kaderisasinya mampu menghasilkan pemain sepakbola kelas dunia dan dengan jumlah suplai yang luar biasa. Salah satu upayanya yang menonjol adalah melakukan talent scouting dari seluruh lapisan masyarat termasuk yang paling miskin pun. Namun dalam hal menjaring pemimpin masyarakat mereka juga belum berhasil betul walaupun hal ini sudah dipraktekkan. Jika kita tiru pendekatan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penjaringan dari seluruh tingkat masyarakat dan membangun budaya meritokrasi yang berimbang, maka bukan mustahil, stok kepemimpinan bangsa ini over suplai. Kondisi itu akan membawa dinamisasi kepemimpinan. Daur kepemimpinan menjadi cepat. Kepemimpinan akan selalu dipegang oleh orang-orang muda yang masih fresh dan penuh vitalitas. Seleksi kepemimpinan akan terjadi berdasarkan prestasi. Apa yang sudah dibuat. Bukan karena anak siapa. Dengan begitu kepemimpinan akan bergaya egaliter.

Itulah tipe pemimpin muda Indonesia yang diidam-idamkan. Leadership action kata kuncinya. Potensi, prestasi, dan kesempatan menjadi jalan persemaiannya. Tunjukanlah langkah-langkah nyata dalam menjalankan aksi sebagai perwujudan aksi kepemimpinan dan ini menjadi contoh bagi para pengikutnya. Jangan malu membuat koreksi atas kekurangan ataupun kesalahan karena penegasan aksi yang genuin menjadi penuntun mereka yang dipimpin. Mari kita semai kesempatan bagi munculnya pemimpin-pemimpin yang kokoh bagi bangsa ini!

(Staf Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. Fransiskus  Asisi Pontianak, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)