Pendidikan Indonesia dalam Pusaran Arus Globalisasi

 

Agustinus Sungkalang, S.Sas.

 

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, hingga menjadi suatu titik kesepakatan dan pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara Malcom Waters mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah perubahan sosial. Bahwa globalisasi merupakan proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut.

Dilihat dari sudut pandang sosial, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, sedangkan dari sudut pandang teknologi ialah perputaran arus informasi yang bisa melancarkan bisnis. Antony Giddens lebih menyelami definisi globalisasi sebagai proses peningkatan saling ketergantungan masyarakat dunia.

Dari definisi di atas, tampaknya secara luas globalisasi ingin menciptakan suatu kesatuan negara dengan meminimalisi batas-batas teritorial maupun kebijakan-kebijakan regional, atau dengan kata lain, bagaimana menciptakan kekuatan dunia yang kuat. Inilah era baru yang memang telah lama dirancang, khususnya ketika Perang Dunia berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet menandakan pengambilalihan dan berkuasanya secara tunggal ideologi yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi dan pengembangan teknologi komunikasi.

Lanskap pembangunan ekonomi dan Iptek inilah yang menyebabkan tuntutan agar terciptanya kemudahan arus barang, modal, dan SDM yang lebih efisien dan cepat. Untuk mencapai hal itu, perlu dilakukan upaya-upaya seperti batasan negara dipersempit, pembentukan Asean Tree Trade Agreement (AFTA) maupun kawasan regional secara universal yang bermuara pada persaingan global, dan berkurangnya intervensi negara terhadap kebijakan-kebijakan fundamental. Hingga akhirnya, era globalisasi menciptakan perubahan yang cepat. Dunia menjadi transparan, hubungan terasa makin sempit, mudah dan jarak akan waktu terasa dan seakan-akan tanpa batas.

Globalisasi, kenyataannya menjadi karya masterpeace dari ideologi kapitalisme, yang bila enggan dihadapi dapat berbuah manis menjadi kapitalisme-imperialisme, menggantikan kolonialisme-imperialisme, bentuk penjajahan baru pada era sekarang.

Nah, dari paparan di atas di sini penulis akan mencoba melakukan analisa objektif  bagaimana dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan kajian serta buku-buku ilmiah yang mendukung dari bacaan penulis. Ternyata dampak globalisasi memang banyak mengejutkan, dalih klise yang ditunjukkan dari implementasinya, nampak hanyak menjadi buaian yang kapan saja bisa berubah menjadi bom waktu yang menghancurkan semuanya. Pendidikan pun pada akhirnya menjadi orientasi pasar. Tuntutan akan teknologi yang berkembang sangat pesat, menyebabkan pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi.

Tidak mustahil akhirnya berjamurnya sekolah-sekolah berstandar internasional hingga pembuatan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang kontroversial, dengan kata lain globalisasi menyebabkan bergesernya fungsi lembaga pendidikan menjadi bisnis. Indikator ini dapat digambarkan dengan lahirnya Perpres No 77 tahun 2007, pendidikan ditetapkan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Satu-satunya syarat adalah bahwa pihak luar terbatas menanamkan modal sebesar 49%. Inilah dampak dari World Trade Organization (WTO) yang kemudian oleh Mendiknas diberikan izin ke menteri perdagangan. Sinyal inilah menggambarkan ambruknya peran negara dalam  mengelola pendidikan. Berkurangnya peran negara seolah membenarkan akan kapitalisme yang berwujud pada istilah good governance. Sehingga, pemerintah seminim mungkin tidak ikut campur dalam urusan kebijakan publik, melainkan biarlah bebas mengikuti arus pasar.

Pengaruh globalisasi dalam pendidikan dapat kita lihat juga dari dikonversinya IKIP menjadi Universitas. Keadaan ini berakibat pada kerancuan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mempertahankan kekhasan pendidikannya. Kerancuan LPTK dirasakan dari bagaimana kualitas seorang guru kini hanya dinilai dari lembaran-lembaran sertifikat, bukan pada esensi bagaimana proses transfer ilmu, maupun budi pekerti kepada anak didiknya. Profesionalitas guru pada akhirnya dipatok menjadi ukuran kuantitatif yang menjadi karakteristik dari sistem kapitalisme.

Di sisi lain menurut pengamatan penulis, globalisasi mencengkeram kuat pada persoalan Ujian Nasional (UN) yang memang tiada habisnya. Perdebatan mendasar terletak pada bagaimana bisa patokan pendidikan bermutu dapat dilihat hanya dengan mengukur kognitif siswa. Penanggalan akan karakteristik siswa dan sebuah proses, meyakinkan bahwa UN hanya menjadi pelabelan kosong. Pelabelan yang diangkat menjadi kiblat dalam merepresentasi pendidikan bermutu. Sebuah kerangka acuan dasar agar tetap eksis di dalam arus informasi dan teknologi yang semakin pesat. Tuntutan nyata ketika globalisasi harus berhadapan langsung dengan pendidikan.

Pendidikan seyogyanya merupakan hak warga negara yang diatur oleh Undang-Undang 1945. Tuntutan akan sekolah berstandar internasional yang bertujuan memiliki daya saing dalam era globalisasi ini tidak diimbangi dengan analisis sosial masyarakat Indonesia. Sekolah Internasional dengan mengedepankan asas bisnis profit orientied, menyebabkan pembengkakan harga pendidikan yang mahal. “Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mahal” inilah istilah yang pada akhirnya lahir di masa kontemporer. Muaranya ialah banyak anak bangsa yang harus putus sekolah karena biaya pendidikan mahal.

Kondisi ini diperparah dengan kehadiran Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah menandakan berkurangnya peran negara dalam kebijakan dunia pendidikan. Meskipun UU BHP ini telah resmi dicabut, tetap saja wajah baru dari ruh “privatisasi” UU BHP ini akan diupayakan kebangkitannya. Inti dari BHP ini adalah bagaimana lembaga pendidikan memiliki otonomi sendiri dalam mengatur sistem pendidikan, mulai dari manajemen operasional hingga manajemen keuangan.

Roh UU BHP ini membawa spirit baru terhadap kompetesi mendapatkan pendidikan bermutu. Kendati salah satu pasal menyebutkan bahwa tiap satuan pendidikan akan menanggung sekurang-kurangnya 20% jumlah peserta didik dan adanya sumber pendanaan yang disinyalir mengurangi beban pendidikan, tetap saja realitasnya berkata lain. Penulis pernah membaca tulisan Darmaningtyas yang dalam opininya di harian Kompas berjudul “Uji Materi UU BHP: Beda Tafsiran, Beda Kepentingan,” menyatakan bagaimana mungkin orang miskin menikmati beasiswa di BHP sedangkan masuk saja dipersulit.

Kesimpulan penulis, inilah wajah buram pendidikan kita. Wajib belajar Sembilan tahun, sekolah gratis, dana BOS, anggaran pendidikan 20%, dan dalih-dalih klise lainnya tak ubahnya menjadi kebijakan keuntungan pribadi yang dibalut dalam lingkup publik. Alat politik inilah yang paling efisien untuk mendapatkan simpati rakyat.

Harapan penulis, bagaimanapun juga globalisasi pada akhirnya tidak bisa ditolak maupun dibatalkan, melainkan dihadapi. Dampak-dampak yang dibawanya perlu dianalisis, agar tercipta kebijakan-kebijakan antisipatif yang bersifat strategis, seperti penciptaan pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Dengan begitu, pendidikan dapat menjadi alat efektif yang berfungsi sebagai nilai dasar yang mampu menjadi filter bagi efek globalisasi yang mencakup banyak bidang kehidupan, mulai dari tatanan masyarakat, ekonomi, politik, sosial-budaya, hingga pendidikan itu sendiri.

Pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional bertujuan membentuk anak didik menjadi bangga terhadap Indonesia. Dan dari rasa bangga inilah akan tercipta rasa cinta tanah air. Proses bangga ini dilandasi oleh pengetahuan mengenai adat-istiadat lokal yang ada di daerah tersebut dan adat istiadat yang diakui dan dijadikan identitas bangsa.

(Staf Pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMP & SMA St. Fransiskus  Asisi Pontianak, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)