UN, Bukankah Malpraktik Pendidikan?

 Agustinus Sungkalang, S.Sas.  (Artikel Pendidikan)

Sebagai bagian dari komponen evaluasi pendidikan, publik setuju apabila ujian nasional dipakai sebagai tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, bagi saya sebagai seorang pendidik ujian nasional sebaiknya jangan dijadikan acuan atau dasar kelulusan siswa, tetapi kelulusan siswa mengikuti standar sekolah yang bersangkutan. Bayangkan saja, UN saat ini lebih berkaitan dengan dimensi kognitif atau akademik siswa. Padahal, pendidikan pada hakikatnya adalah upaya mengubah perilaku peserta didik.

Dalam prosesnya, perubahan perilaku membutuhkan banyak aspek penanganan, meliputi aspek kognitif, sikap (afektif), dan keterampilan gerak (psikomotorik). Sementara UN cenderung mengabaikan dimensi afeksi dan psikomotorik. Dilaksanakannya UN membuat sekolah-sekolah melakukan model belajar drilling, memaksa peserta didik terus-menerus berlatih soal mata pelajaran yang akan diujikan. Siswa dipaksa menghafal beragam tipe soal dan rumus, tanpa harus memikirkan logika soal yang dihadapi atau kritis terhadap permasalahan yang ia hadapi. Potensi otak yang sangat luar biasa pun menjadi terlatih berpikir konvergen, yaitu berpikir secara menyempit. Setiap masalah yang muncul hanya butuh satu jawaban, tak ada alternatif. Sekolah hanya sebagai tempat ujian, bukan wahana mengasah akal budi.

Ketimpangan dalam dunia pendidikan nasional merupakan kisah sebuah bangsa yang lebih banyak sedihnya daripada senangnya. Di satu sisi, saya membaca media massa anak-anak Indonesia menjadi pahlawan di arena kompetisi internasional, namun di lain sisi, penulis miris ketika di lapangan masih banyak siswa yang terpaksa putus sekolah, tingkat kelulusan yang rendah, dan masih terdapat diskriminasi terhadap mereka yang tak berpunya. Salah satu masalah dalam pendidikan nasional adalah menjadikan UN sebagai alat evaluasi yang sebenarnya menjerumuskan pendidikan ke liang kuburan. Dengan kebijakan tersebut berakhir dengan guru sebagai korban “malpraktik” pemerintah dengan “suntikan” UN.

Singkatnya, guru mengalami “teror” dan “intimidasi” terselebung, kebijakan itu sebenarnya telah mematikan kematangan dan pendewasaan sebagai guru yang berproses. Akibatnya, banyak guru yang berspekulasi, karena takut nasib dan citra sekolahnya buruk di mata masyarakat, mau tidak mau, spekulasi nilai dengan memberi contekan dilakukan dan bahkan secara terang-terangan mengganti LJK siswa dengan yang sudah diisi sesuai kunci jawaban UN. Secara tegas, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah pertanda matinya dunia pendidikan. Ironisnya pemerintah sendiri yang menjadi algojonya. Inilah yang menurut bukunya Paul Ricouer (1986), seorang filsuf dari Perancis abad 20, dalam konteks ini yang menjadikan UN sebagai penyembunyian realitas dari kenyataan yang sebenarnya.

Menyoroti hal tersebut, coba kita selidiki kebijakan UN atau proyek dari pemerintah pusat ini, apakah bertentangan dengan UU/ atau realitas di lapangan? Jelas ini bertentangan. Mengapa? Pertama, selama ini UN hanya berhasil mengukur kehebatan kognitif, dan melupakan ranah afektif dan psikomotor yang tidak kecil untuk menjadi indikator kelulusan. Sudah saatnya pemerintah memberi keleluasaan bagi guru untuk bertanggung jawab secara penuh dalam proses kelulusan atau tidak lulusnya. Jelas ini sangat bertentangan dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, bahkan dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan pula bahwa guru ikut berperan dalam menentukan kelulusan. Kedua, UN akan mematikan potensi siswa dalam melakukan pembelajaran karena lewat instrumen UN ini yang dievaluasi adalah dari aspek kogntif atau dengan kata lain hanya ‘mendewakan’ sisi akademis, pengetahuan intelektual, dan kemampuan teoritis belajar dari seorang siswa tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya dari seorang siswa, seperti aspek psikologis, aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotoriknya.

Ketiga, UN yang dilaksanakan oleh pemerintah kali ini tidak  melihat bagaimana sistem pendidikan dan pembelajaran yang berjalan di sekolah-sekolah di daerah-daerah. Adanya penyeragaman standardisasi angka kelulusan siswa menyebabkan masalah pelaksaan UN menjadi semakin kompleks. Sebagai contoh kecil, setiap sekolah pasti mempunyai kualitas guru yang berbeda. Menyamakan kemampuan dan kualitas setiap sekolah tentu saja merupakan hal yang salah, karena setiap sekolah tentu mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Akibatnya, standarisasi nilai kelulusan siswa akhirnya menjadi momok yang menakutkan baik bagi siswa dan bagi guru sendiri.***