Mafia hukum

SARJANA TANPA SKRIPSI ?

Agustinus, S.S. (Rubrik Halo Publik)

Munculnya kebijakan baru dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) tentang tidak mewajibkan penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) menunjukkan bahwa negeri ini memang dikenal dengan istilah ganti menteri, ganti kebijakan. Motivasi dari sang menteri tersebut adalah untuk menekan potensi kecurangan penyusunan tugas akhir skripsi. Sebagai gantinya bahwa mahasiswa yang akan lulus diberikan pilihan-pilihan, yaitu selain lulus menyusun skripsi adalah mengerjakan pengabdian ke masyarakat atau laporan penelitian ke laboratorium.

Menurut hasil penelitian Andi Mulyono, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik “Jasa” Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik” menjelaskan bahwa praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Pelayanan pembuatan skripsi ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Tidak jarang para mahasiswa dengan berbagai motif semisal tidak mempunyai kesempatan ataupun terbatasnya waktu pengerjaan, membutuhkan bantuan layanan ini. Informasi layanan jasa seperti ini biasanya diperoleh dari mulut ke mulut (viral), dengan tarif sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Padahal sudah sangat jelas, bahwa undang-undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta, sangat jelas menyatakan bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Lebih jauh, ketentuan pada Bab I diterangkan bahwa “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya tulis akademik yang digunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain.

Menurut penulis, intinya jika Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) ingin meniadakan skripsi maka harus dilakukan kajian yang komprehensif. Kita semua tahu, bahwa pilar perguruan tinggi adalah penelitian! Wujud tulen penelitian itu adalah skripsi, mendeskripiskan hasil penelitian, cara berlogika mahasiswa Strata 1, teknik menyelesaikan problema penelitian, berkarya tulis yang runtut, pola kognitif dalam membahas dan trik-trik dalam meracik kesimpulan berserta penelusuran referentor yang sistematik. Bukankah segala ini, hingga skripsi masihlah menjadi top ranking dalam tugas penghujung seorang mahasiwa S1?

Penulis akui, ada skripsi benar, ada skripsi yang salah, ada skripsi yang baik, ada skripsi asal dibuat. Ini diakibatkan adanya syarat yang secara administratif, bukan alasan akademik, selalu dicantumkan seperti ini: “Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat dalam gelar kesarjanaan”, tak satu katapun yang menyebutkan bahwa skripsi ini diajukan dalam rangka menguji kemampuan mahasiswa dalam penelitian ataukah dalam rangka kebutuhan ilmu pengetahuan. Jadi, mahasiswa diuji karena faktor sarjana, memburu toga, judicium dan wisuda. Kita lupa bahwa sarjana itu adalah konsekuensi logis. Mirip-mirip dengan pengambilan SIM kendaraan, tes mengemudi di area samsat/polres dilakukan dalam rangka pengambiln SIM. Bukan dalam rangka menguji kemahiran mengemudi!

Skripsi memang perbuatan merepotkan mahasiswa dan dosen pembimbing/penguji. Tegur atau bahkan berikan peringatan pada dosen tertentu yang memang tidak memberikan bimbingan skripsi yang ideal. Ini yang pak Ristekdikti wajib regulasi dengan baik. Selanjutnya, berikan tugas kepada setiap kampus untuk mengevaluasi sejauh apa interaksi mahasiswa-dosen dalam proses pembuatan skripsi, penelitian dan kerjasama sebab skripsi memang perbuatan kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Tidakkah lebih bijaksana bila setiap pembimbing ‘menemani’ anak bimbingannya di lapangan, terutama mahasiswa PLL dari Fakultas Keguruan? Bukankah PPL di sekolah atau penelitian ilmiah di lapangan adalah sebuah praktik? Apakah bedanya dengan PKL yang mutlak menghadirkan dosen pembimbing? Menghapus skripsi adalah kekeliruan, namun tak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam pembuatan skripsi, jauh lebih keliru!

(Guru SMP & SMA St. Fransiskus  Asisi Pontianak, Kalimantan Barat)