DSC_0034
Agustinus, S.S.

          Berjalan seorang pria muda
Dengan jaket lusuh dipundaknya
Disela bibir tampak mengering
Terselip sebatang rumput liar

Jelas menatap awan berarak

………………     

    Engkau sarjana muda
Resah mencari kerja
Mengandalkan ijazahmu

Empat tahun lamanya
Bergelut dengan buku
Tuk jaminan masa depan …..

          Masih ingatkah kita dengan lagu tersebut, tentu itu adalah sebuah lagu refleksi dari Bang Iwan Fals terhadap para Sarjana, yang ketika di zaman Soeharto sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan. Masih muda, jaket lusuh, jalan gontai, lalu pergi mencari pekerjaan dengan hanya mengandalkan ijazah saja dan akhirnya ditolak. Mungkin berbeda dengan penulis, yang di zaman sekarang ini yang mungkin agak lebih mudah untuk mencari dan mendapatkan sebuah pekerjaan.

Hari Sarjana Nasional, yang merupakan penghargaan kepada para sarjana, selalu diperingati pada 29 September. Sebagai insan unggul, para sarjana merupakan aset bangsa yang diharapkan dapat memberi sumbangsih berarti bagi pembangunan. Secara ekonomi, mereka galibnya dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan produktivitas bangsa, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Sayangnya, hingga kini tahun 2015, masih banyak sarjana yang menganggur (selanjutnya disebut penganggur akademik). Alih-alih memberi sumbangsih kepada pembangunan bangsa, mereka justru menjadi beban pembangunan.

Hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam kurun waktu satu tahun, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Bahkan, dalam Februari 2015 saja sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014, sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara, jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu bertambah 300 ribu jiwa. BPS juga mencatat, ada 7,4 juta pengangguran terbuka per Februari 2015. Ironisnya, kenaikan tersebut sebagian disebabkan sarjana yang menganggur. Kondisi ini mengkhawatirkan. Apalagi, akhir tahun ini, Indonesia akan mulai memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini artinya, SDM Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama anak bangsa saja, tapi juga dengan bangsa lain. Perguruan Tinggi (PT), termasuk universitas sebagai pencetak calon tenaga kerja mendapatkan tantangan untuk melahirkan SDM berstandar kompetensi global.

Sebetulnya, jumlah penganggur akademik dan potensi yang hilang bakal lebih besar lagi bila definisi penganggur diperluas hingga mencakup mereka yang setengah menganggur (jam kerja kurang dari jam kerja normal) dan mereka yang bekerja namun lapangan pekerjaan yang digeluti tak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompentensi yang dimiliki (disguised unemployment). Dalam soal ini, BPS menunjukkan data yang mencengangkan.  Betapa tidak, angkatan kerja berpendidikan sarjana yang bekerja pada Februari 2015, hanya sebesar 8,29 persen. Itu artinya, tak sedikit angkatan kerja berpendidikan sarjana yang tak terserap di sektor formal. Mereka terpaksa mengadu nasib di sektor informal untuk memperoleh pendapatan, meski lapangan pekerjaan yang digeluti tak sesuai atau lebih rendah dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Ditengarai, salah satu penyebab masih tingginya jumlah penganggur akademik selain rendahnya kompetensi para sarjana adalah kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan kompentensi yang dimiliki oleh para penganggur dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Fakta miris juga diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Menurut Hanif, salah satu faktor timbulnya pengangguran adalah tidak terserapnya lulusan pendidikan oleh dunia industri, karena tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja.

Tak bisa dimungkiri, sistem pendidikan nasional saat ini lebih dititikberatkan pada pengajaran akademik ketimbang pendidikan vokasional. Hal ini tercermin dari kecilnya rasio jumlah politeknik dan institut dibanding jumlah universitas. Padahal, sektor industri, yang pangsanya terhadap penyerapan angkatan kerja mencapai 13 persen, lebih membutuhkan lulusan politeknik maupun institut ketimbang sarjana “bermental akademik”. Karena itu, pemerintah mesti meningkatkan pendidikan vokasional untuk melahirkan lulusan dengan kemampuan khusus (skill) yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Pemerintah juga mesti menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak lagi bagi para sarjana dengan mendorong investasi di sektor industri dan jasa serta sektor-sektor yang bersifat knowledge-intensive activities.

Bagi penulis, pendidikan vokasional itu sangat penting bagi mahasiswa. Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam pendidikan vokasional, terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (apprenticeship of learning) pada kejuruan-kejuruan khusus (specific trades). Kelebihan pendidikan vokasional ini, antara lain, mahasiswa secara langsung dapat mengembangkan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang jurusan yang akan dihadapinya.

Bila ditelaah secara kritis, pengangguran tersebut disebabkan beberapa hal. Pertama,kompetensi lulusan yang masih rendah. Kecakapan sarjana dalam bidang studinya tidak menjangkau harapan publik sehingga gelar kesarjanaan yang disandang sering justru melahirkan ironi dan anomali menyedihkan. Dengan kemampuan yang pas-pasan, mereka akhirnya terlempar dari bursa kerja yang menuntut profesionalitas.

Kedua, tidak sesuai kebutuhan dunia kerja. Berbagai gelar kesarjanaan yang disandang tidak mempunyai peluang kerja strategis sehingga tumpukan sarjana tidak tersalurkan secara seimbang. Jurusan-jurusan yang tidak marketable atau memang pasar kerja yang membatasi menjadikan sarjana kehilangan arah gerak langkahnya pascalulus. Ketiga, adanya program studi yang jumlah lulusannya sudah terlalu melimpah. Jurusan itu terkhusus berada dalam jurusan ilmu sosial. Kajian ilmu sosial yang sangat beragam telah menghasilkan jumlah sarjana berjuta-juta. Akhirnya, mereka menumpuk dalam ”cuci gudang” yang tidak laku dalam bursa lapangan kerja. Terlebih, ilmu sosial berbasis pengalaman sehingga lapangan kerjanya pun lebih mengarah pada eksperimentasi yang penuh risiko.

Keempat, paradigma peserta didik dan stakeholder. Belajar di kampus sekadar dimaknai sebagai pencarian kerja sehingga proses belajar yang dijalani tidak begitu serius: asal lulus saja sebagai syarat formalitas mencari kerja. Itu merupakan persoalan paling mendasar dalam konteks tragedi pengangguran kaum terpelajar di Indonesia.

Paradigma yang berorientasi job oriented telah menjadikan mahasiswa sebagai ”gelas tak berisi” sehingga dalam menerima materi pembelajaran dari kampus, mereka tidak mampu membaca secara kritis dan tidak melakukan eksperimentasi kritis yang eksperimental dalam kajian keilmuan yang ditekuninya. Hasilnya adalah peserta didik yang ”bergentayangan” mencari kerja, tak tahu arah dan orientasi keilmuan yang menjadi disiplin belajarnya.

Merancang kerja masa depan yang memproyeksikan sarjana sebagai bagian dari penataan bangsa harus dimulai dari pergeseran paradigma- meminjam istilah Thomas Kuhn sehingga kaum terpelajar tidak ”terpenjara” dengan basis keilmuan yang ditekuninya. Sarjana harus keluar dari penjara penjurusan sehingga bisa bergerak leluasa dalam mencipta proyeksi kreativitas masa depan yang lebih mencerahkan.

Selain itu, perlu dibangun etos kemandirian bagi mahasiswa sehingga ketika lulus kuliah, bukannya mencari lowongan dalam bursa kerja, tetapi mampu bergerak memproyeksikan lapangan kerja yang bisa mengurangi pengangguran masyarakat awam. Membangun etos kemandirian tentu harus berlatih secara serius ihwal mentalitas entrepreneurship dan kecakapan hidup (life skill) sehingga berbagai terpaan menuju kemandirian bisa dijalani dengan sungguh dan nikmat.

Dan, bergurulah kepada Muhammad Yunus, seorang sarjana doktoral yang mampu mendirikan Grameen Bank di Bangladesh. Dia keluar dari jebakan kampusnya, kemudian bergabung dengan rakyat kecil mendirikan koperasi warga bernama Grameen Bank. Dengan Grameen Bank-nya, M. Yunus akhirnya sukses memberdayakan rakyat kecil dan pada 2006 mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia. Spirit kemandirian yang dicontohkan M. Yunus pantas menjadi teladan sarjana Indonesia sehingga kaum sarjana mampu membuktikan diri sebagai pelopor terbentuknya lapangan kerja, bukan beban negara yang membuat bangsa semakin nestapa. (***)

(Guru SMP & SMA St. Fransiskus  Asisi Pontianak, Kalimantan Barat)